Golput adalah sebuah pilihan

Hmm... patut disayangkan juga, selama ini saya termasuk pengagum Pk Hidayat Nur Wahid... dan juga pengagum PKS walaupun saya sendiri bukan simpatisan PKS apalagi partai lain.... yang ujung2nya malah bikin kontroversial di kalangan umat... apakah ini fenomena dr ustadz yg nyambi berpolitik?... bikin fatwa demi perolehan suara...?

Pertama saya agak "tersinggung" juga dengan first statement dari Pak Hidayat...

"Bahwa orang Golput Kawannya Setan, karena Goplut adalah tindakan mubadzir..., sedangkan dalam Alquran mengatakan orang/perbuatan yang mubadzir adalah kawannya setan..."


saya langsung berpikir kebalikan, bagaimana dengan orang yang udah desperate dengan pemilu itu sendiri? dalam artian dia ikut nusuk/nyoblos...dipemilu pun juga no meaning aspirasi mereka ga pernah dibawa, para anggota DPR yg (merasa) terhormatpun juga seakan lupa dengan suara aspirasi dr kosntituen dia.... berati kan ikut pemilu juga mubadzir...?



dalam UU pemilu pun, yang namanya berpartisipasi dalam pemilu adalah HAK, sekali lagi hak, bukan Kewajiban....lah kenapa sekarang pake mau dibawa2 ke ruang syariah?... dari kalangan yg lebih extrim lagi malah mengatakan, orang pemilu sendiri adalah produk demokrasi, yg berarti produk kufar, dimana semua ditentukan dari suara terbanyak (fox populi fox dei = suara rakyat suara tuhan) ... whatever he is... mau garong (baik bekas garong maupun garong yang masih aktif), bekas preman.. capable ato ga capable asal punya suara banyak... maka jadilah dia sang presiden, atao sang anggota legislatif....


saya jadi teringat waktu masih kuliah di jogja dulu....beberapa kawan dari kota disebelah timur jogja sana bercerita, kalo bupatinya yang berasal dari salah satu partai Nasionalis , dalam sebuah acara resmi waktu memberikan sambutan kayak gini:

"Assalamualaikum WR WB... (WR WB -nya disebut bukan di bacakan dalam Warohmatullohi waborakatuh...."

"Bapak dua ibu dua......." (makusdnya bapak bapa ibi ibu....)


usut punya usut ternyata sang bupati cuma baca teks pidato pembukaan yang dibuatin sekretarisnya..... haisyahhhh.......

Sang bupati sendiri keseharian selalu pake lengan panjang, untuk nutupin tato dilengannya..... kayak Tora Sudiro kalee....



back to the prev. statement...

memang kondisi sekarang serba no choice...dari contoh sang bupati tersebut, dlm hal menangapi/ mensikapi wacana golput... sebagai pimpinan partai yang arief, harusnya cukup wise bila mengatakan : "memang kita tidak bisa ke pemberlakuan syari'ah, tapi usahakan pilih pemimpin / partai yg bisa mendekati atao berjuang setidaknya bisa membawa amanah dan juga capable...."


dan ga perlu bawa2 MUI untuk memfatwakan ke-Haraman Golput....toh pemilu sendiri bukan perkara Fiqih ataupun Syari'ah...


Orang di amerika sendiri yang biangnya demokrasi, kepesertaan pemilu aja ga sampi 5o%... toh disana ga ada pihak yg mendesak dewan gereja ato semacamnya untuk mengambil tindakan semacam fatwa atao petisi...



Takutnya nanti gara pingin mendulang suara, terus asal mengkaitkaitakn dengan agama atao dalil dalil sebagai pembenar, seperti jaman Orba dulu, ada seorang tokoh mengatakan : "menurut hadist, kalo sulit untuk memilih .. pilih yang ditengah-tengahnya....." saaat itu di indonesia hanya ada ada 3 parpol... so pilih nomor 2?...


Well, kalo menurut kawan2 yang sekarang berjuang untuk penegakan syari'ah, lewat jalur extra parlementer..mereka punya semboyan..., "Tegakan Khilafah, kok dengan Pemilu"



berikut saya reposting beberapa tanggapan atas statement pak Hidayat :

(taken from Mailist Tauziyah, postingan dari sdr. Wirawan)

untuk bahan referensi, walaupun ada beebrapa elit partailain yang sengaja memancing di air keruh untuk saling menjatuhkan....

Yah itu tadi ... demokrasi

Quoted by agus prast on http: http://www.filisthiner.blogspot.com/

========================================================
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Pertama : Haram itu bila dilakukan maka pelakunya berdosa.
Kedua : Hidayat Nur Wahid sebelumnya juga menyatakan Golput kawannya setan.
Para sahabat saja ada yang tidak ikut memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Pengangkatan Umar juga tidak dipilih oleh suara terbanyak. Pemilihan Usman bin Affan juga hanya dilakukan oleh sebagian kecil sahabat, lainnya tidak ikut memilih. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ini pun dalam pengangkatan khilafah yang jelas - jelas sesuai syariat Islam. Sedangkan pemilu sekarang, bukan dari tuntunan syariat.
Jumat, 12/12/2008 16:54 WIB
Fatwa Haram Golput
MUI: Jangan Semua Dibawa ke Agama
Hestiana Dharmastuti - detikNews

=========================================================


Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar ada fatwa haram tentang golput. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwa.
"Jangan semua dibawa ke agama. Nabi bersabda, kamu itu lebih tahu soal duniawiyah. Soal agama itu dari Allah dan rasulnya, tetek bengek soal dunia, politik, diteliti dulu, dan nggak harus difatwakan. Nanti MUI memfatwakan angin," papar Ketua MUI Amidhan kepada detikcom, Jumat (12/12/2008).
Menurut dia, MUI tidak sembarang mengeluarkan fatwa dan ada prosedurnya. "MUI khawatir fatwa bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal," ujar dia.
Dijelaskan dia, fatwa diproses jika ada permintaan dari masyarakat, dan pejabat negara. Setelah itu, Komisi Fatwa mempelajari dan meneliti terlebih dahulu.
"Permintaan fatwa tidak boleh minta difatwakan supaya halal atau haram. Jadi, tergantung hasil penelitian. Apakah memang sudah sejauh ini rakyat apatis, darimana hasil penelitian itu menyebutkan rakyat apatis," papar dia.
Hidayat menyarankan agar dibuat fatwa antara MUI, NU dan Muhammdiyah agar mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Hal itu diperlukan karena saat ini banyak masyarakat yang apatisme terhadap pemilu.(aan/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/12/12/165440/1052872/10/mui-jangan-semua-dibawa-ke-agama

=========================================================


Sabtu, 13/12/2008 05:14 WIB
Fatwa Haram Golput
Tidak Proporsional Golput Dikaitkan Dengan Agama
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta agar MUI membuat fatwa haram untuk pemilih yang golput dalam pemilu. Usul Hidayat pun mendapat protes keras.
"Ketua MPR Hidayat Nurwahid mesti mencabut usulan fatwa haram terhadap golput," ujar Ketua Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman) Indonesia Fadjroel Rachman dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (12/12/2008) malam.
Capres independen ini menilai bahwa golput adalah hak konstitusional warga negara. Hak memilih untuk tidak memilih harus juga dihargai.
Fadjroel juga menambahkan melarang golput, apalagi sampai mengharamkannya akan melanggar hak demokrasi warga negara.
"Sangat tidak proporsional mengaitkan golput dengan keyakinan agama," ujar pria berkacamata ini.
(rdf/rdf)
http://www.detiknews.com/read/2008/12/13/051400/1053019/10/tidak-proporsional-golput-dikaitkan-dengan-agama



=========================================================


Minggu, 14/12/2008 14:56 WIB
Yusron: Fatwa Haram Golput Jatuhkan Harga Diri Agama
Mega Putra Raya - detikNews
Jakarta - Wacana untuk mengharamkan golput yang dilontarkan Hidayat Nur Wahid terus menuai kritik. Gagasan itu dinilai akan menjatuhkan harga diri dan kewibawaan agama.
"Apabila fatwa tersebut tidak dijalankan oleh orang atau dicuekin masyarakat misalnya, maka akan menjatuhkan harga diri dan kewibawaan agama tersebut," ujar Ketua DPP Partai Bulan Bintang Yusron Ihza Mahendra kepada detikcom, Minggu (14/12/2008).
Menurut Yusron, masyarakat lebih baik diimbau untuk menggunakan hak pilihnya ketimbang menggunakan fatwa agama untuk permasalahan politik.
"Saya kurang pas dengan hal itu, jangan jadikan agama sebagai alat politik. Saya hanya menganjurkan dan mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," imbuhnya.
Dalam sebuah kesempatan Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar MUI dan organisasi massa (ormas) Islam seperti NU dan Muhammadiyah, mengeluarkan fatwa haram terhadap golput. Menurut Hidayat, fatwa itu diperlukan untuk menekan apatisme masyarakat terhadap pemilu.(lrn/iy)

=========================================================


Rabu, 17/12/2008 17:35 WIB
Wacana Golput Haram
SB: Hidayat Harus Minta Maaf
Ramadhian Fadillah - detikNews
(Foto: dok detikcom)
Jakarta - Gara-gara wacana golongan putih (golput) haram, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid diimbau minta maaf. Hidayat yang selama ini terkenal santun disayangkan bisa mengeluarkan pernyataan kontroversial itu.
"Beliau itu Ketua MPR, sehingga bisa diartikan sebagai instruksi. Minimal beliau harus meminta maaf," ujar Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir.
SB, begitu Soetrisno biasa disapa, menyampaikan hal itu usai diskusi 'Akhir tahun pemimpin redaksi Jawa Pos Group', di Hotel Novotel, Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Rabu (17/12/2008).
SB minta agar para tokoh tidak mudah mengeluarkan pernyataan terkait masalah yang sangat agamis. Ia meminta agar tidak mencampuradukkan masalah politik dan agama.
"Jangan pernah memberikan statement yang bukan pada tempatnya," tegas dia.
Dengan bergurau SB mengatakan jika semua orang bisa memfatwakan masalah halal dan haram, maka akan ada fatwa-fatwa lainnya.
"Nanti ada caleg yang minta supaya difatwakan haram jika membawa anaknya yang di bawah umur," celetuk dia.
SB pun turut mengimbau agar para pemilih menggunakan hak suaranya demi memperbaiki bangsa ini.
"Yang golput itu kan biasanya yang baik-baik. Mereka tidak memilih karena melihat parpol itu jelek semua," ujarnya.
Dia menambahkan, kalau pun masyarakat menilai semua parpol itu jelek, tidak sama kadar kejelekannya.
"Ada yang lebih sedikit, itu yang dipilih. Jika tidak memilih keadaan akan bertambah buruk," ujar pengusaha asal Pekalongan yang mengenakan batik putih itu.(nwk/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/12/17/173553/1055373/10/sb-hidayat-harus-minta-maaf

=========================================================


Senin, 15/12/2008 12:21 WIB
Akbar: Golput Haram, Konsekuensinya Orang Bisa Masuk Neraka
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menyayangkan sikap Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang melontarkan wacana fatwa haram golput.
"Saya pikir ini seharusnya tidak datang dari Ketua MPR Hidayat Nur Wahid," kata Akbar.
Hal ini disampaikan dia di sela-sela acara 'Dialog Bersama Bang Akbar' di Akbar Tandjung Institute, Perumahan Liga Mas Indah B/A1, Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2008).
Akbar meminta golput sebaiknya tidak dikaitkan dengan agama. "Jangan menggunakan agama untuk kepentingan politik praktis.
Kalau golput dianggap haram, konsekuensinya orang bisa masuk neraka," cetus Akbar sambil tertawa.
Menurut dia, fatwa golput haram belum tentu dipatuhi. "Biasa di dalam politik ada yang memilih ada yang tidak, itu tergantung isunya dan tokohnya bukan fatwa itu," ujar eks Ketua Umum Partai Golkar ini.(aan/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/12/15/122113/1053751/10/akbar-golput-haram-konsekuensinya-orang-bisa-masuk-neraka

==========================================================


Minggu, 14/12/2008 08:50 WIB
Fatwa Haram Golput
Sekjen PDIP: Mubazir, Kasihan Yang Bikin Fatwa
Shohib Masykur - detikNews

Jakarta - Usulan Hidayat Nur Wahid agar MUI, NU, dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram golput ditentang banyak pihak. Salah satunya Sekjen PDIP Pramono Anung. Pram menilai, fatwa itu mubazir karena tidak akan ditaati.
"Itu akan mubazir. Kasihan yang bikin fatwa kalau tidak ditaati," ujar Pram saat dihubungi detikcom, Minggu (14/12/2008).
Pram juga menilai, fatwa semacam itu berlebihan. Menurutnya fatwa agama MUI dengan persoalan demokrasi adalah dua hal yang harus dipisahkan. "Ruang lingkupnya berbeda," ucapnya.
Meski demikian, Pram mengaku secara pribadi dia mendukung orang untuk bertanggung jawab menggunakan hak pilihnya. Sebab penggunaan hak pilih adalah bagian dari demokrasi yang harus diperjuangkan bersama.
(sho/sho)
http://www.detiknews.com/read/2008/12/14/085014/1053253/10/sekjen-pdip-mubazir-kasihan-yang-bikin-fatwa

=============================================================


BERITA UTAMA
15 Desember 2008
Fatwa Haram Golput Mubazir
JAKARTA- Usulan Hidayat Nur Wahid agar MUI, NU, dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram golput ditentang banyak pihak. Sekjen PDI-P Pramono Anung menilai fatwa itu bisa mubazir karena tidak akan ditaati.
"Itu akan mubazir. Kasihan yang bikin fatwa kalau tidak ditaati," ujar Pram, Minggu (14/12). Pram menilai fatwa semacam itu berlebihan. Fatwa agama MUI dengan persoalan demokrasi adalah dua hal yang harus dipisahkan. "Ruang lingkupnya berbeda," ucapnya.
Meski demikian, Pram mengaku secara pribadi dia mendukung orang untuk bertanggung jawab menggunakan hak pilihnya. Sebab penggunaan hak pilih adalah bagian dari demokrasi yang harus diperjuangkan bersama.
Tidak Perlu
Sebelumnya, mantan presiden PKS Hidayat Nur Wahid mengusulkan dikeluarkannya fatwa haram golput.
"Nggak usah mengeluarkan fatwa haram. Fatwa haram atau tidak, nggak dipakai orang," ujar Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) usai acara Kongkow Bareng Gus Dur di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (13/12).
Menurut Gus Dur, fatwa golput haram tergantung dari mana kepentingannya. Kalau ada orang menganggap itu tak penting, itu bisa. Tapi kalau ada bukti dari ketidakcocokan dengan pemerintah, bisa saja golput.
"Jadi biarin aja, nggak usah didenger. Nggak didengar masyarakat kok masih ngotot aja. Fatwa ya fatwa. Tapi golput itu pendapat orang," ujar mantan ketua umum PBNU ini. "Fatwa kayak gitu nggak usah kaget."
Terpisah Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai usulan agar fatwa golput haram menyesatkan. Sebab UU saja tidak mewajibkan memilih dalam pemilu.
"Kalau kondisi politik tidak kondusif, parpol tidak amanah, dan tiba-tiba ada fatwa untuk wajib memilih dalam pemilu, saya kira itu fatwa yang sesat," katanya.
Memilih merupakan hak warga negara, bukan suatu kewajiban yang harus difatwakan. "Dalam konteks UU di Indonesia, mencoblos adalah hak, bukan kewajiban kita. Tidak seperti di negara lain, seperti Australia yang mewajibkan orang untuk memilih," ujarnya.
Masyarakat, lanjut Qodari, tidak bisa dipaksa untuk memilih. Kalau masyarakat percaya pada sistem demokrasi dan puas dengan parpol, tidak ada fatwa pun masyarakat pasti akan memilih. "Biarlah urusan golput itu diatur dalam hukum ketatanegaraan. Jangan masuk pada hukum agama," pungkasnya.
Ketua DPP Partai Demnokrat (PD) Anas Urbaningrum berpendapat, perlawanan demokratik terhadap golput harus dilakukan dengan gerakan sadar memilih, bukan dengan fatwa haram. Sebab golput bukanlah perkara haram. "Gerakan golput bukan dilawan dengan fatwa haram. Golput bukan perkara haram," ucapnya.
Menurut dia, tidak memilih dalam pemilu adalah hak, meskipun tidak baik bagi demokrasi. Namun bukan berarti lantas fatwa golput haram diperlukan. Sebab, memilih merupakan hak, bukan kewajiban.(di-48)
http://suaramerdeka.com/